Setelahamademen UUD 1945 ada perubahan rumusan alasan pemberhentian presiden, salah satunya bahwa presiden dapat diajukan ke sidang istimewa MPR karena DPR Beranggapan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum pidana berupa pengkhianatan Negara, korupsi, melakukan tindak pidana berat dan perbuatan tercela. 03.
Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat MPR, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara republik Indonesia bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Masa jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia adalah lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai Dasar Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil PresidenTata Cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Baik presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam masa jabatannya apabila Terbukti melakukan pelanggaran hukum. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut Melakukan pengkhianatan terhadap negara. Korupsi. Penyuapan. Tindak pidana berat lain. Perbuatan tercela. Baca juga Persyaratan Calon Presiden Tata Cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yaitu Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pendapat Dewan Perwakilan rakyat dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan usulan dimaksud hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perlu menjadi perhatian juga bahwa dalam ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, “presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR”. -RenTo030620- Tags Presiden, Top 2022
Presidenhanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket Presiden Joko Widodo Foto dok. Kompas Jakarta, - Saya merenung untuk menulis artikel ini agar tulisan ini betul-betul tidak terjebak dalam kepentingan yang sangat politis. Tetap on the track bahwa pikiran ini saya tulis dengan maksud untuk kepentingan republik dan masa depannya dan ditulis dalam kerangka sebagai akademisi. Bermula dari pertanyaan apakah benar bahwa Presiden Joko Widodo telah benar-benar melakukan perbuatan yang menurut UUD 1945 dapat menyebabkan ia dapat diberhentikan sebagai Presiden? Bagaimana aturanya? Sesungguhnya, cara bernegara republik ini telah diatur dengan baik sejak 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan PPK Indonesia memutuskan disahkanya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Sejak saat itu aturan tentang apa yang harus dilakukan jika seorang Presiden melanggar konstitusi telah diatur dengan jelas, yaitu diberhentikan melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 pun diatur bahwa Presiden dapat diberhentikan jika melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, melakukan tindak pidana berat lain, dan melakukan perbuatan tercela. Melakukan satu saja dari lima pelanggaran tersebut Presiden sesungguhnya sudah dapat diberhentikan. Tentu melalui tahapan proses mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam pasal 7A,7B, 24C UUD 1945. Pertanyaanya, benarkah Presiden Jokowi telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut? Presiden Telah Melakukan Perbuatan Tercela Sebelum mengungkap analisis tentang Presiden telah melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, melakukan tindak pidana berat lain melalui sejumlah indikator, ada baiknya penulis ungkap satu saja dulu dari lima perbuatan Presiden yang menyebabkanya dapat dimakzulkan. Melakukan satu saja dari lima perbuatan yang mengakibatkan Presiden diberhentikan itu sesungguhnya sudah cukup dijadikan sebagai alasan untuk MPR memberhentikan Presiden melalui mekanisme impeachment, yaitu melakukan perbuatan tercela. Pertanyaanya apakah Jokowi telah melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan? Saya menyimpulkan iya. Berkali-kali Presiden Jokowi melakukan perbuatan tercela dalam posisinya sebagai Presiden. Pertanyaanya apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela? Secara etimologis KBBI, 2023 disebutkan bahwa kata tercela berasal dari kata cela diartikan sebagai perbuatan hina, perbuatan aib atau sesuatu yang tidak pantas. Jadi perbuatan tercela berarti perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Di antara perbuatan tercela yang tidak pantas dilakukan Presiden adalah mengabaikan konstitusi UUD 1945, mengabaikan lembaga negara, dan sering berbohong. Apa contoh perbuatan tercela yang mengabaikan konstitusi UUD 1945? Sebenarnya bisa ditelusuri sejak tahun 2015 ketika menaikan harga BBM dengan dasar mekanisme pasar sesuai harga minyak mentah dunia. Cara itu telah mengabaikan pasal 33 UUD 1945. Selain itu saat itu dapat dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Sebab pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi MK telah membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku saat itu. Pasal 28 ayat 2 UU Migas tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang intinya mengamanatkan cabang sumber daya alam yang penting dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Ternyata perbuatan Jokowi yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi MK berulang kembali ketika Jokowi mengabaikan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembuat undang-undang Presiden dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja selama 2 tahun. Presiden justru tidak memperbaiki Undang-Undang tetapi membuat Perpu Ciptaker yang isinya justru bermasalah karena merugikan buruh, petani, masyarakat desa, dan lain-lain. Jokowi sebagai Presiden telah melakukan perbuatan tercela mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi MK bahkan sekaligus tidak menghormati MK sebagai lembaga negara. Diantara perbuatan tercela lainya yang dilakukan Presiden Jokowi adalah berbohong. Dalam terminologi agama maupun hukum positif berbohong adalah perbuatan tercela. Saking tercelanya bahkan kepada saksi di pengadilan yang berbohong dapat dipidana penjara hingga sembilan tahun. Pertanyaanya dimana letak Presiden Jokowi berbohong? Mari kita cermati secara seksama, obyektif dan penuh kesabaran. Presiden Jokowi dalam catatan saya telah melakukan perbuatan tercela berbohong dalam posisinya sebagai Presiden. Ini data empiriknya. Pada tanggal 17 November 2020 Jokowi mengatakan dalam siaran salah satu televisi swasta bahwa UU Ciptaker adalah inisiatif pemerintah, karena itu tidak akan mengeluarkan Perpu. Tetapi, pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Jokowi menerbitkan Perpu No 2 tentang Cipta Kerja. Data peristiwa itu secara terang menunjukan perilaku berbohong Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden. Bohong apa lagi? Pada tanggal 15 September 2015 Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden mengatakan "Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis". Tetapi, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2021 Jokowi sebagai Presiden resmi meneken Peraturan Presiden Perpres 93/2021 yang salah satu isinya pasal 4 menyebutkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung didanai APBN. Tentu itu adalah kebohongan yang dilakukan Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden. Faktanya kemudian terjadi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat tersebut. Diketahui angka pembengkakannya pada akhir tahun 2022 dengan angka pembengkakan biaya mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21,8 triliun. Biaya bengkak yang membebani APBN padahal janjinya tidak akan gunakan APBN apalagi membebani. Bohong apalagi dalam posisinya sebagai Presiden ? Pada tanggal 6 Mei 2019 di Istana Negara Jokowi pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak membebani atau menggunakan APBN tetapi pada tanggal 22 Februari 2022 Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun kawasan inti IKN. Ini perbuatan bohong yang dilakukan secara sadar dalam posisinya sebagai Presiden. Bohong apalagi? Pada tanggal 30 November 2021, Jokowi dalam posisinya sebagai Presiden mengatakan "kita tahu bahwa tahun ini tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik". Pernyataan tersebut bohong, sebab data BPS tahun 2021 menunjukan Indonesia impor beras 242 ribu ton 110 juta dolar AS. Bohong apalagi? Pada tanggal 2 Agustus 2022 Jokowi mengatakan bahwa angka subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun. Ternyata realisasi hingga Juli 2022 hanya Rp 88 triliun untuk subsidi BBM, elpiji, dan listrik. Data itu menunjukan Jokowi bohongi rakyat, dengan alasan subsidi BBM telah mencapai Rp 502 Triliun itulah lalu Jokowi menaikan harga BBM saat itu. Soal bohong ini belum semuanya diungkap tetapi secara empirik sejumlah data diatas menunjukan bukti bahwa Jokowi berkali-kali berbohong. Semua ahli bahasa, ahli hukum dan ahli agama dari beragam mazhab telah menegaskan bahwa berbohong adalah perbuatan tercela. Pertanyaanya kemudian apakah DPR/DPD /MPR akan membiarkan Presiden yang sering berbohong ini? Sangat berbahaya bagi masa depan republik ini jika Presiden sering berbohong lalu dibiarkan. Perbuatan tercela itu dilakukan dalam posisinya sebagai Presiden. Jika dibiarkan akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi generasi muda bahwa berbohong tidak apa-apa karena Presiden saja sering berbohong dibiarkan. Ini negara bisa semakin berantakan karena dampaknya berupa kebijakan yang tidak tepat. Lebih dari itu yang sangat dirugikan dari kebohongan Presiden adalah rakyat banyak yang menanggung beban kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga barang, dan beban APBN yang berat dari pembangunan kereta cepat dan IKN, utang negara terus membengkak. Itu semua buah dari kebijakan yang berbasis kebohongan. Kalau terang-terangan melakukan perbuatan tercela berkali-kali dan merugikan rakyat banyak lalu tidak mundur bahkan membiarkan dan mendorong wacana perpanjangan masa jabatan, ini saatnya DPR berpihak kepada rakyat untuk mengambil sikap tegas, jika tidak saya khawatir rakyat yang akan bersikap dengan caranya sendiri. Wallahua`lam. Presidendan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
admin Umum 42 Views Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? DPR MK MPR menteri MA Jawaban C. MPR Dilansir dari Encyclopedia Britannica, apabila melanggar uud 1945, presiden ri dapat diberhentikan oleh mpr. Rekomendasidalam sistem pemerintahan presidensial, yang… dalam sistem pemerintahan presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya adalah? Presiden bersama MPR Presiden,Wakil Presiden dan para menteri…Salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di… Salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah? MPR memilih presiden dan wakilnya presiden memilih anggota MPR dan…Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh? Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh? Gubernur Menteri DPR Wakil Presiden Semua jawaban benar Jawaban B. Menteri Dilansir dari Encyclopedia…Menteri – menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden… Menteri – menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden merupakan bunyi pasal? 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 7C UUD…Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala… Kewenangan Presiden sebagai kepala Negara adalah sebgai berikut Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara…Dalam menjalankan tugasnya, para menteri bertanggung jawab… Dalam menjalankan tugasnya, para menteri bertanggung jawab kepada? DPR MPR Presiden Wakil Presiden Semua jawaban benar Jawaban C. Presiden Dilansir…Rancangan undang-undang RUU dapat menjadi undang-undang… Rancangan undang-undang RUU dapat menjadi undang-undang UU setelah mendapat persetujuan bersama antara? DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden MPR dan Mahkamah…Kabinet Sukiman mendapat mosi tidak percaya dalam parlemen… Kabinet Sukiman mendapat mosi tidak percaya dalam parlemen karena dianggap melakukan pelanggaran, yaitu? Melanggar UUD 1945 Melanggar perintah Presiden Soekarno…Kekuasaan membentuk undang undang disebut juga kekuasaan… Kekuasaan membentuk undang undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, DPR…Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis… Perhatikan data berikut!1 Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 2 Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 3 Memilih Presiden dan…Alasan Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 adalah? Alasan Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 adalah? Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah Penolakan DPR untuk…Cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan dituangkan… Cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan dituangkan dalam? Pancasila Tap. MPR Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945…Pada tahun 1952 pemerinta meminta DPR agar mengesahkan… Pada tahun 1952 pemerinta meminta DPR agar mengesahkan anggaran perubahan. Kecenderungan pemerintah mencetak uang baru pada tahun 1952 disebabkan oleh?…Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 dan… Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 dan mengubahnya menjadi? a. Deppernas b. Dewan Nasional c. DPR-GR d. Front Nasional…Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret… Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno tahun 1966. Alasan presiden…Diantara pernyataan berikut ini yang bukan merupakan… Diantara pernyataan berikut ini yang bukan merupakan keputusan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah? mengesahkan UUD 1945…Berdasarkan pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional yang… Berdasarkan pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi rakyat, merupakan wewenang? Presiden dan…Dinamika sistem pemerintahan di Negara Indonesia mengalami… Dinamika sistem pemerintahan di Negara Indonesia mengalami beberapa kali amandemen, berikut ini membedakan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen adalah?…Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan… Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan…Sebelum terbentuknya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat,… Sebelum terbentuknya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam menjalankan pekerjaannya presiden dibantu oleh? komite nasional wakil presiden perdana menteri dewan menteri…
UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
BerandaKlinikKenegaraanMekanisme Pemberhent...KenegaraanMekanisme Pemberhent...KenegaraanRabu, 27 April 2022Bisa tidak sih presiden diberhentikan karena sebuah kasus? Apa syarat pemberhentian presiden? Apakah pemberhentian itu sama dengan impeachment? MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan siapa?Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mekanisme Pemberhentian Presiden yang dibuat oleh Sovia Hasanah, dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 10 November Itu Impeachment?Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, patut Anda catat, istilah impeachment dan pemberhentian presiden merupakan hal yang berbeda namun saling Roestandi dalam buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab hal. 168 menjelaskan impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge berarti menuduh atau lanjut dijelaskan impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara Roestandi hal. 177 lebih lanjut menjelaskan berdasarkan Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat 2 UUD 1945 bahwa pejabat yang dapat di-impeach adalahPresiden;Wakil Presiden;Presiden dan Wakil pasal-pasal tersebut diatur mengenai mekanisme impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang dapat mengakibatkan pemberhentian Presiden Pemberhentian PresidenAdapun terkait alasan dilakukannya pemberhentian presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “MPR”, Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikutPresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa pemberhentian presiden oleh MPR dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR.Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, Hamdan Zoelva dalam buku Impeachment Presiden hal. 51 mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaituMelakukan pelanggaran hukum berupa Penghianatan terhadap negara;Korupsi;Penyuapan;Tindak pidana berat lainnya; atauPerbuatan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemberhentian Presiden atau Wakil PresidenSetelah mengetahui bahwa pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, lalu pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pemberhentian tersebut?Berikut kami ringkas mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenUsul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi “MK” untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.[1]Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.[2]MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.[3]Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.[4]MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.[5]Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.[6]Sehingga, dapat kita ketahui bahwa pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian presiden MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Roestandi. Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab. Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006;Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden. Jakarta Konstitusi Press, 2005.[2] Pasal 7B ayat 3 UUD 1945[3] Pasal 7B ayat 4 jo. Pasal 24C ayat 2 UUD 1945[4] Pasal 7B ayat 5 UUD 1945[5] Pasal 7B ayat 6 UUD 1945[6] Pasal 7B ayat 7 UUD 1945Tags
DasarHukum. Dasar hukum UU 24 tahun 2004 tentang LPS adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya Apabila Melanggar Uud 1945 Presiden Ri Dapat Diberhentikan Oleh, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai Apabila Melanggar Uud 1945 Presiden Ri Dapat Diberhentikan Oleh. Silakan baca lebih lanjut di bawah. Pertanyaan Apabila melanggar uud 1945, presiden ri dapat dihentikan oleh apabila presiden telah terbukti melakukan pelanggaran uud 1945 maka yang dapat memberhentikan seorang presiden adalah MPR. apabila melanggar undang UUD 1945, PRESIDEN RI DAPAT DI HENTIKAN Pertanyaan apabila melanggar undang UUD 1945, PRESIDEN RI DAPAT DI HENTIKAN OLEH… APA GAN MKSIH BUAT YANG JWAB diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR Apabila melanggar UUD 1945, presidenRI dapat diberhentikan oleh …a. DPRd. Pertanyaan Apabila melanggar UUD 1945, presidenRI dapat diberhentikan oleh …a. DPRd. menterib. MKe. MAC. MPR Dijawab dengan tepat ya say,jangan sembarangan​ Jawaban Karena MPR Memiliki Tugas Mengubah UUD Dan Menaikan Dan Memberhentikan Presiden apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat di berhentikan oleh? Pertanyaan apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat di berhentikan oleh? MPRMajelis Permusyawaratan Rakyat mpr maaf jika salah hihihi apabila melanggar UUD 1945 presiden RI dapat diberhentikan oleh? Pertanyaan apabila melanggar UUD 1945 presiden RI dapat diberhentikan oleh? Akan diberhntikan oleh MPR akan di berhentikan oleh MPR atas usulan DPR apabila melanggar UUD 1945,presiden RI dapat diberhentikan oleh Pertanyaan apabila melanggar UUD 1945,presiden RI dapat diberhentikan oleh mprsemoga membantuuuuuuuu mpr dan dpr .. maaf klw salah Apabila melanggar uud 1945 presiden ri dapt diberhentikan oleh Pertanyaan Apabila melanggar uud 1945 presiden ri dapt diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan RakyatMPR apabila dpr berpendapat bahwa presiden telah melanggar uud negara ri Pertanyaan apabila dpr berpendapat bahwa presiden telah melanggar uud negara ri tahun 1945 , maka dpr dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada…. a. ma b. mk c. ky d. mpr DPR dapat mengajukannya kepada MK apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh?? Pertanyaan apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh?? mahkamah konstitusi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Presiden dibeehentikan oleh dpr apabila melanggar uud 1945 presiden RI dapat diberhentikan oleh? Pertanyaan apabila melanggar uud 1945 presiden RI dapat diberhentikan oleh? Presiden/wapres diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR Tidak cuma jawaban dari soal mengenai Apabila Melanggar Uud 1945 Presiden Ri Dapat Diberhentikan Oleh, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Apabila melanggar UUD, Apabila melanggar uud, apabila melanggar UUD, apabila melanggar uud, and apabila melanggar undang.

SeorangHakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pasal 21 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri
Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden. Sistem ini turut mempengaruhi beberapa aspek pemerintahan di Indonesia. Presiden di Indonesia dipilih sekaligus bersama Wakil Presiden melalui pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tersebut akan menjabat selama satu periode atau 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali. Berkaitan dengan masa kepemimpinan seorang presiden, tentu menarik jika membahas tentang mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia. Oleh karena itu, berikut penjelasan terkait mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia. Sekilas tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Indonesia dipimpin oleh seorang presiden karena menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial menunjukkan pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara adalah presiden. Menteri akan berperan dalam membantu melaksanakan tugas Presiden di berbagai bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Sistem pemerintahan Indonesia tersebut termaktub pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD NRI 1945, yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden Indonesia hadir sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebelumnya, telah diketahui bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah 5 tahun. Berkaitan dengan pelengseran atau pemberhentian atau impeachment presiden, mekanisme pemberhentian tersebut tercantum pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Pasal 7A UUD NRI 1945 tersebut berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Selanjutnya dapat diketahui bahwa impeachment atau pemberhentian Presiden di Indonesia melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Mahkamah Konstitusi MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diperjelas pada Pasal 7B ayat 1 UUD NRI 1945. Aturan ini, menyatakan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Usul pemberhentian tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat yang dimaksud, merupakan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR sesuai undang-undang. Berikutnya, pengajuan DPR kepada MK tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang juga dihadiri oleh sekurang-urangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK pun kemudian memutus perkara tersebut maksimal 90 sembilan puluh hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Selanjutnya, jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran di atas, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Kemudian, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut maksimal 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR itu harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa impeachment Presiden di Indonesia diawali dengan DPR mengajukan usulan pemberhentian ke MPR tetapi harus mengajukan permintaan terlebih dahulu ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Kemudian, MPR pun baru akan melaksanakan sidang dan memutuskan Presiden diberhentikan atau tidak. Mekanisme tersebut menunjukkan peran MPR yang kuat meskipun ada pertimbangan hukum dari hakim MK. Mekanisme ini memang sah secara yuridis, tetapi DPR hadir sebagai pemohon yang turut juga berperan dominan sebagai pemberi keputusan akhir karena MPR beranggotakan DPR sendiri. Kepentingan politik pun dapat menunggangi keputusan MPR. Seharusnya, peran MK-lah yang lebih dominan karena memberikan pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan keilmuannya dan memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait apakah Presiden melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Kemudian barulah keputusan terkait pemberhentian presiden dilaksanakan berdasarkan putusan tersebut. Demikian penjelasan terkait mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia. Selanjutnya dapat diketahui mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945 dan melibatkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Namun, keputusan akhir pemberhentian Presiden ada pada MPR yang didominasi kepentingan politik bukan MK yang berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
UUDRI 1945 Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. [caption id="attachment_64463" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/admin KOMPAS"][/caption] UUD Negara memberikan jalan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga tanggal 10 Nopember 2001. Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B 1 Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6 Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah Pansus Bank Century sekarang berjalan menuju pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden? Para anggota Pansus beramai-ramai menyatakan bahwa Pansus sama sekali tidak ada maksud berjalan kesana. Tapi siapa tahu, pekerjaan politik tersebut berujung pada apa yang dipopulerkan media dengan pemakzulan? Putusan politik tidak bisa ditebak dan diterka-terka? Pagi ngomong A sore sudah berubah B. Makanya bisa dimengerti jika Bapak Presiden SBY mengumpulkan para Pejabat Tinggi Negara di Istana Presiden Bogor belum lama ini. Kiranya ada maksud mengantisipasi kalau-kalau akhirnya Pansus berjalan kearah sana. Bisa jadi tujuan akhirnya Pemberhentian Presiden/dan atau Wakil Presiden jika terbukti dari pekerjaan Pansus kasus Bank Century membuahkan hasil temuan bahwa di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi yang melibatkan Presiden dan /atau Wakil Presiden??????. Diantara sekian alasan / dasar untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dari hasil pekerjaan politik Pansus Bank Century hanya mungkin dengan menggunakan satu alasan saja. Bilamana di dalam kebijakan Bank Century tersebut mengandung muatan tindak pidana korupsi, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat di dalamnya. Tentu saja temuan semacam ini harus ditindak lanjuti oleh KPK. Apabila KPK mengusut dan menetapkan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Budiono sebagai tersangka, mengajukannya ke Penuntut Umum untuk diajukan ke Pengadilan sebagai terdakwa dan kemudian diputus bersalah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mungkin sampai tingkat kasasi. Barulah DPR punya alasan untuk mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana korupsi. Sungguh masih panjang jalannya??? Mestinya DPR tidak bisa mengajukan permintaan semacam itu tanpa terlebih dulu ada putusan peradilan pidana yang mempidana yang bersifat tetap karena melakukan korupsi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuat putusa yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan korupsi tanpa terlebih dulu ada putusan peradilan pidana yang menghukum yang telah bersifat tetap. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus dan menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindak pidana tertentu termasuk korupsi, tanpa terlebih dulu ada dan didasarkan pada putusan peradilan pidana yang mempidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Meskipun Pasal 7B Ayat 5 UUD Negara menyatakan bahwa "Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ..." Kata memutuskan dalam rumusan tersebut tidak sama nilai dan artinya dengan peradilan pidana yang memutuskan tentang "keyakinan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan". Sifat putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat declaratoir/menyatakan saja, setelah ada putusan peradilan pidana yang menghukum. Pandangan saya itu dilihat dai sudut sistem hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana. Pandangan seperti itulah yanglebih rasional dan sesuai sesua logika. Logikanya ialah, bila MK memang benar berhak memeriksa dan memutus dan menetapkan Presiden/Wknya telah melakukan korupsi atau kejahatan berat tertentu, sementara perkara itu kemudian bergulir ke pengadilan pidana melalui penyidikan dan penuntutan, maka sangat mungkin putusan MK yang semula menyatakan bersalah karena korupsi dapat bertentangan dengan putusan peradilan pidananya. Mengapa demikian? Karena cara-cara mengadili dan memutus di MK sangat berbeda dan bertolak belakang dengan cara pemeriksaan dan memutus di peradilan pidana. Pada peradilan pidana harus menjalankan dan tunduk pada hukum acara pidanakhususnya hukum pembuktian yang sangat ketat untuk menyatakan sesorang bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhka pidana. Sebaliknya MK tidak, semata-mata kekuatan politik saja. Apa jadinya jika putusan peradilan pidana membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukum, sementara putusan MK yang lebih dulu menyatakan Presiden/Wk bersalah melakukan korupsi. Kacaulah jadinya. Untuk menghidari keadaan yang demikian, kiranya pandangan saya dari sudut hukum pidana ada benarnya. Lagi pula, jika benar MK berwenang memutus dan menetapkan sendiri Presiden/Wknya bersalah karena korupsi, berarti UUD kita bertentangan dengan azas-azas hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana, dimana lembaga yang berwenang menentapkan seseorang bersalah karena melakukan tindak pidana adalah lembaga peradilan pidana. Atau harus dianggap bahwa Pasal 7A adalah perkecualian. Tapi apa bisa ya, perkecualian dari UU kok ada dalam UUD. Mestinya perkecualian dari UUD itu ada dalam UU atau di bawahnya, bukan sebaliknya? Jelasnya, bahwa untuk menghentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan menggunakan alasan melakukan tindak pidana berat termasuk korupsi, tidak bisa semata-mata melalui kekuatan politik di DPR dan MPR saja, tetapi harus didahului oleh proses perkara pidana di dalam sidang peradilan pidana. Penulis tidak menghendaki menggelindingnya pengungkapan/penyelesaian kasus Bank Century menuju ke pemberhentian Presiden. Cukuplah, jika memang di dalam pengambilan kebijakan terhadap Bank Century yang bikin heboh ini sampai pada pernyataan DPR adanya kesalahan saja. Tidak perlu dilakukan pengusutan ke arah pidana, Keputusan DPR mengenai hal yang demikian merupakan pukulan yang sangat berat bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta jajran kabinetnya. Siapa tahu ada menteri yang karena itu mengundurkan diri secara sukarela, meniru negara-negara maju di dunia ini. Jika terbukti benar hasil kerja Pansus berujung pada keputusan bahwa pengambilan kebijakan Bank Century meupakan kesalahan/kekeliruan yang mengandung korupsi. Jaksa Agung dapat menggunakan haknya untuk menghentikan agar keputusan yang demikian tidak menggelinding terus sampai ke penututan pidana dengan cara mendeponir atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum melalui Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004. Kiranya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi rakyat bila Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah jalan dihentikan. Kita mengharap DPR tidak menciptakan suatu keadaan yang memaksakan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghadapi perkara pidana pada saat sedang menjalankan tugas jabatannya. Karena sekali terjadi akan menjadi Preseden buruk. Sabar....??? Meskipun dari sudut hukum sah-sah saja, tetapi akibat akhirnya bagi rakyat sangat tidak menguntungkan. Bilamana pemerintahan diganggu terus, pemerintahan tidak dapat focus dalam upaya menjalankan program-progamnya, yang berimbas pada rakyat seluruhnya. Keadaan yang demikian ini dapat dijadikan alasan pemerintah pada saat program mensejahterkan rakyat tidak tercapai. Demikian pendapat penulis. Kali yang lain kita ketemu lagi. H. Adami Chazawi FH UB Kampus FH UB 30 Januari 2010. Lihat Politik Selengkapnya
ApabilaDPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara R­ epublik ­Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian P­ residen ke-pada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan ­Mahkamah Kon-stitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. 3) DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Jakarta - Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945. Tercatat, ada perubahan masa jabatan sebelum dan setelah perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih tahun 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup. Ini menjadi aturan dalam sejarah kepemimpinan masa Orde ketetapan tersebut, tertulis bahwa pribadi Bung Karno memenuhi syarat-syarat sebagai presiden baik ditinjau dari segi revolusi, konstitusi 1945, maupun agama Islam. MPRS menilai, Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara. Selain itu, Bung Karno disebut sebagai pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat masa Orde Lama berakhir, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres kembali pada amanat pasal 7 UUD 1945. Namun, pasal tersebut tidak membatasi berapa lama presiden bisa menjabat. Presiden bisa menjabat lebih dari dua bunyi pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen dikutip dari situs resmi DPR RI"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."Pasal tersebut menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soeharto langgeng sampai 32 tahun. Begitu masuk masa Reformasi, terjadi perombakan beberapa tahun 1999, MPR melakukan perubahan terhadap pasal 7 UUD 1945. Sejak masa Reformasi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan empat kali amandemen terhadap UUD bunyi pasal 7 UUD 1945 setelah mengalami amandemenPerubahan Pertama Pasal 7 UUD 1945Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa ketigaPasal 7APresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B1 Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6 Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7CPresiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Simak Video "Survei SMRC 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945" [GambasVideo 20detik] erd/erd IntisariPresiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila melakukan pengkhianatan terhadap 6 Juni 2022 Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? A. DPR B. MK C. MPR D. Menteri E. MA Jawaban Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh? Selamat datang kembali teman-teman Beskem, Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan di atas. Jawaban C. MPR MHoJq.
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/265
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/16
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/219
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/719
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/750
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/669
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/298
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/133
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/852
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/249
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/807
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/589
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/772
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/460
  • 9mx4vt8gkd.pages.dev/901

    • apabila melanggar uud 1945 presiden ri dapat diberhentikan oleh